JAKARTA — Provinsi Kalimantan Barat meraih lima penghargaan nasional dalam bidang pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis, 24 September 2026. Laporan sumber menyatakan capaian ini mencakup penghargaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat mendapat predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan serta TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Pontianak tercatat meraih dua penghargaan: TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan. Kabupaten Landak memperoleh predikat TPID Kota/Kabupaten Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan. (ONE SOURCE ONLY)
Sumber yang sama mengaitkan penghargaan dengan kinerja pengendalian inflasi Kalbar selama 2025, yang dilaporkan mencapai 1,85 persen (year-on-year), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kota Pontianak dilaporkan memiliki realisasi inflasi 1,50 persen (yoy) pada 2025. Untuk mendukung stabilitas harga, disebutkan penerbitan 27 surat keputusan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pelaksanaan rangkaian High Level Meeting sepanjang 2025.
Beberapa inovasi daerah yang dikemukakan sebagai faktor pendukung antara lain: SaPaHH DOKAR (Sinergi Pengawasan Sebaran Day Old Chick) untuk pengawasan ketersediaan bibit ayam ras; JEPIN KIPAS di Pontianak sebagai sistem peringatan dini kenaikan harga pangan berbasis notifikasi WhatsApp; dan SIJANTAN di Kabupaten Landak untuk monitoring jaringan irigasi pertanian. Kabupaten Landak juga dilaporkan meningkatkan produksi padi dari 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025.
Dalam aspek elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, disebutkan penerapan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT GOKATAN di tingkat provinsi; Kota Pontianak memperluas elektronifikasi melalui aplikasi EPonti; serta Kota Singkawang dan Kabupaten Landak mengoperasikan QRIS dinamis melalui SIGAP dan SAPALA bekerja sama dengan Bank Kalbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menurut laporan, menegaskan akan memperkuat sinergi BI dengan pemerintah daerah melalui program inovasi TPID dan TP2DD, termasuk capacity building dan pendampingan kebijakan pada 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas elektronifikasi transaksi di daerah. (ONE SOURCE ONLY)
Catatan redaksi: seluruh informasi dalam draf ini bersumber pada satu laporan media daerah (Kalbar News). Untuk publikasi akhir, diperlukan verifikasi silang dengan dokumen resmi penyelenggara Rakornas, daftar penerima penghargaan resmi, data inflasi dari Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia, dan konfirmasi langsung dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten/kota terkait. (ONE SOURCE ONLY; HIGH SENSITIVITY)
